Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, dalam gugatannya ke Mahkamah Konstitusional (MK), menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo menerapkan rezim Neo-Orde Baru. Selain itu, Prabowo juga menyebut pemerintahan Jokowi represif terhadap masyarakat sipil.
“Sudah muncul pandangan bahwa pemerintahannya (Jokowi) adalah Neo-Orde Baru, dengan korupsi yang masih masif, dan pemerintahan yang represif kepada masyarakat sipil,” demikian isi gugatan Prabowo ke MK, seperti yang dilansir di detik.com (01/05/19).
TKN bersuara
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani menanggapi pernyataan Prabowo dalam gugatan MK yang menyebut Jokowi mempraktikkan Neo-Orde Baru. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan mantan Danjen Kopassus itu menjurus kepada fitnah.
“Isinya bukan saja dangkal dari sisi kebenaran, tetapi sudah menjurus kepada fitnah terhadap pemerintahan,” kata Arsul, seperti yang dilansir di detik.com (01/05/19).
Arsul menyebut kuasa hukum 02 bukan menuliskan gugatan sengketa Pemilu 2019, melainkan menuliskan ‘narasi politik’ yang ditujukan ke MK.
“Apa yang termuat dalam gugatan paslon 02 ke MK hanyalah salah satu contoh bahwa kuasa hukum pemohon bukan sedang berdalil tentang sengketa Pemilu. Melainkan sedang menulis narasi politik dalam surat gugatan” tegas Arsul, seperti yang dilansir di detik.com (01/06/19).
Bagaimana pendapat Anda? Semoga artikel ini bermanfaat untuk Anda.
Artikel ini tidak mewakili pandangan UC
0 Comments:
Post a Comment