Pasca pemilu, kondisi politik Indonesia semakin memanas. Tanda-tanda rekonsiliasi tak tampak karena salah satu pihak masih merasa belum kalah dan berjuang untuk menang.
Jalan aksi massa pun ditempuh. Menjelang pengumuman KPU soal hasil pemilu 2019, massa pendukung Prabowo-Sandi mengadakan aksi dengan tajuk Gerakan Kedaulatan Rakyat.
Aksi yang semula berlangsung damai itu berubah menjadi kerusuhan karena ada pihak-pihak yang menginginkan Indonesia menjadi kacau untuk mengambil keuntungan politis.
Untungnya, aparat keamanan bisa mengamankan suasana dan masyarakat tidak terpancing untuk melakukan aksi yang lebih besar lagi. Meski jatuh korban dan terjadi beberapa kerusakan, namun situasi cepat diatasi.
Para pelaku yang diduga merupakan massa bayaran akhirnya berhasil dibekuk dan diamankan polisi.
Meskipun kondisi sudah mulai kondusif, ancaman akan adanya kerusuhan susulan bisa saja terjadi. Oleh karena itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyampaikan pernyataan yang bernada ancaman.
"Saya imbau, sebagai Menteri Pertahanan, jangan sampai terpaksa turun. Kalau turun, alat saya TNI, alat pertahanan negara. Jadi kalau saya turun, tidak ada lagi negosiasi. Saya selesaikan sebaik-baiknya," ujar Ryamizard di kantornya seperti dilansir dari detik.com (30/5/2019).
Ancaman ini tentu tidak main-main. Menhan akan menindak tegas siapapun yang akan mengganggu stabilitas keamanan negara. Tak hanya polisi yang turun, tapi TNI yang merupakan garda terdepan untuk menjaga pertahanan negara.
Dengan ancaman yang 'ngeri' ini, kira-kira masih ada yang berani untuk melakukan aksi kerusuhan?
Artikel ini tidak mewakili pandangan UC
0 Comments:
Post a Comment